nusakini.com - Jakarta - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pernah menyatakan kesenjangan ekonomi  antara penduduk miskin dan kaya semakin melebar di Indonesia. Indikator ketimpangan yang semakin melebar adalah distribusi penguasaan tanah di Indonesia yang, menurutnya, belum merata dan hanya dikuasai segelintir elite.

"Segelintir orang menguasai hampir separuh kekayaan kita. Apalagi soal tanah, 1 persen populasi yaitu konglomerat menguasai 80 persen tanah kita," kata Prabowo saat berpidato dalam kampanye pasangan cagub-cawagub Jawa Barat, Sudrajat-Saikhu di Depok Jawa Barat, Minggu (1/4/2019) lalu.

Ketimpangan, menurut Prabowo tak hanya tercipta karena segelintir elite yang rakus, namun juga karena pemerintah abai menjalankan amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945.

"Pasal 33 UUD 45 itu kunci kita, bunyinya perekonomian disusun usaha bersama sebagai asas kekeluargaan, bukan konglomerasi, bukan kapitalisme, tapi kekeluargaan," kata Prabowo 

Namun, belum hilang dari ingatan pernyataan Prabowo ini, justru seolah "Mantul" saat acara debat pilpres ke 2, Minggu (17/2/2019), ketika disinggung masalah pembagian lahan buat rakyat, Prabowo lalu mengkritiknya dan mengatakan jika dibagi saat ini, dengan pertumbuhan penduduk, lama-lama tanah akan habis.

• Presiden Jokowi dan Mentan Amran Sarapan dan Bersepeda Bareng di Lombok
• Menhan Prabowo Sambut Kunjungan Dubes Arab Saudi, Bahas Pendidikan Militer dan Transfer Teknologi
• Ini yang Dilakukan Anies Usai Gagal di Pilpres
• Mentan Amran Banjir Ucapan Selamat Ulang Tahun, Mulai dari Presiden Terpilih RI Prabowo Subianto, Kapolri RI Hingga Rektor Unhas
• 9 Kader Terbaik NU Siap Maju dalam Pemilihan Calon Walikota Makassar

Capres nomor urut 1 Jokowi pun menjawabnya.

“Rakyat Indonesia yang saya cintai. Pembagian yang saya sampaikan 2,6 juta hektar itu memang agar lahannya produktif. Kita tak berikan ke yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo punya lahan luas di Kaltim. Sebesar 220 ribu hektar. Di Aceh Tengah 120 ribu hektar. Saya hanya ingin sampaikan bahwa pembagian seperti ini tak dilakukan di masa pemerintahan saya,” jawab Jokowi.

Mendengar itu, Prabowo langsung mengaku bahwa hal itu lebih baik dibandingkan bila lahan tersebut dikuasai asing.

“Tapi dari pada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola,” kata Prabowo.

Prabowo tak mengakuinya secara langsung. Hanya, ia membenarkan, menguasai lahan di beberapa lokasi.

“Saya juga minta izin tadi disinggung tentang tanah yang katanya kita kuasai di berbagai tempat. Itu benar. Tapi itu adalah hak guna usaha (HGU), itu adalah milik negara,” kata dia.

Menurut Prabowo, dirinya siap bila lahan itu sewaktu-waktu diambil negara.

“Dan kalau untuk negara saya rela kembalikan itu semua,” tandasnya. (s/ma)